JAKARTA — Pimpinan Pusat Ahlu Harokatissalam Li Nahdlotil ‘Ummah (PP AHSANU) memberikan apresiasi atas penunjukan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ormas Islam itu menilai penunjukan tersebut sebagai pilihan strategis untuk mengawal percepatan dan dukungan terhadap program prioritas nasional.
Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah PP AHSANU, Rizqi Fathul Hakim, menilai segudang pengalaman dan kepemimpinan Listyo Sigit dalam sebuah institusi besar menjadi kunci kepercayaan Presiden Prabowo terhadap dirinya. Menurut Rizqi, hal itu terbukti dari rekam jejak kepemimpinan Listyo selama menjabat sebagai Kapolri lebih dari lima tahun.
Momen Presiden Prabowo Subianto menyapa Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) dinilai menjadi momen unik yang menunjukkan Listyo sebagai orang kepercayaan presiden. Momen tersebut tidak bisa dimaknai sekadar sebagai interaksi personal, melainkan mencerminkan pentingnya komunikasi antara Presiden dan pejabat strategis dalam membangun koordinasi pemerintahan yang solid.
“Kepemimpinan nasional membutuhkan keselarasan visi, kepercayaan, dan kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata. Listyo Sigit sebagai sosok yang mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo sehingga dipercaya dan menjadi orang dekat presiden,” ujar Rizqi dalam keterangan resminya, Sabtu (24/10/2026).
Pengalaman institusional dan integritas pejabat negara merupakan modal penting untuk mendukung agenda Presiden Prabowo. Rizqi menilai Listyo Sigit memiliki pengalaman panjang dalam memimpin organisasi besar, mengelola tantangan kelembagaan, dan membangun koordinasi dalam pelaksanaan tugas negara. “Pengalaman institusional dan integritas pejabat negara adalah modal penting untuk mendukung agenda Presiden. Listyo Sigit punya rekam jejak memimpin organisasi besar, mengelola tantangan kelembagaan, dan membangun koordinasi dalam pelaksanaan tugas negara,” kata Rizqi.
Presiden Prabowo memegang tanggung jawab utama dalam menentukan arah pembangunan nasional. Pelaksanaan agenda tersebut membutuhkan dukungan pejabat yang mampu memahami prioritas, mengidentifikasi hambatan, dan mendorong penyelesaian persoalan secara terukur. Pengalaman Listyo Sigit selama memimpin Polri dinilai menjadi bagian penting dari rekam pengabdiannya, termasuk dalam pengelolaan koordinasi kelembagaan dan penanganan persoalan kompleks yang relevan untuk memperkaya pelaksanaan tugas berikutnya.
Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo dinilai menunjukkan arah pengawalan kebijakan yang tepat dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja, pencegahan PHK, dan perlindungan buruh sebagai agenda utama industrialisasi nasional. Pendekatan Listyo layak didukung penuh karena menghubungkan pembangunan industri dengan kebutuhan paling nyata masyarakat.
Penilaian itu merujuk pada sambutan Listyo Sigit melalui video pada peringatan HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI AGN di Sukabumi, 18 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Listyo menekankan penguatan regulasi, percepatan hilirisasi, dan pengembangan industri untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk peningkatan keterampilan dan perlindungan hak pekerja.
Penekanan tersebut memberikan orientasi yang jelas bagi pengawalan KSP. Pertumbuhan industri akan semakin bermakna ketika masyarakat memperoleh akses bekerja, tenaga kerja memiliki perlindungan, dan pendapatan keluarga mampu menopang kebutuhan hidup.
Pengawalan KSP dapat memberi kontribusi nyata melalui percepatan penyelesaian hambatan lintas instansi, mulai dari persoalan perizinan, energi, bahan baku, hingga ketidaksinkronan kebijakan yang mengganggu produksi dan mengancam pekerjaan. Arah pengawalan Listyo itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka pada 19 Oktober 2026 mengenai pengawasan dan pengendalian program prioritas nasional agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.
Penyampaian agenda industrialisasi di hadapan organisasi buruh juga membuka ruang untuk memperkuat hubungan pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Pekerja memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi di tempat kerja, sementara pengusaha memahami kendala produksi, sehingga koordinasi dan dialog menjadi kunci agar kebijakan industrialisasi tidak berhenti pada narasi, tetapi berujung pada lapangan kerja, perlindungan buruh, dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
